Dalam aksi tersebut, warga menuntut pemerintah memberikan kompensasi yang layak atas lahan dan tempat tinggal mereka yang terdampak pembangunan. Situasi sempat memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara warga dan petugas Satpol PP yang hendak melakukan pembongkaran sejumlah rumah.
Warga meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan penertiban sebelum ada kejelasan mengenai solusi bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Salah seorang warga, Muhammad Arif, menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak program pembangunan KNMP yang direncanakan pemerintah. Namun, ia menyayangkan belum adanya solusi konkret bagi warga yang harus kehilangan tempat tinggal akibat pembangunan tersebut.
"Kami tidak menolak, tapi apa solusi yang diberikan kepada kami. Kami sudah lama bermukim di sini. Kami bersedia keluar dari sini, tapi berikan kami lahan ataupun kompensasi yang sewajarnya," ujar Muhammad Arif.
Menurutnya, warga tidak ingin menghambat program pemerintah. Mereka hanya menginginkan adanya kepastian mengenai nasib tempat tinggal dan keberlangsungan hidup keluarga setelah penertiban dilakukan.
Dalam aksi protes tersebut, warga secara tegas meminta agar pembongkaran rumah tidak dilaksanakan sebelum tercapai kesepakatan mengenai kompensasi maupun penyediaan lahan pengganti.
Masyarakat menilai penyelesaian persoalan harus mengedepankan dialog dan musyawarah, bukan semata-mata melalui tindakan penertiban yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Warga juga mendesak pemerintah daerah, aparat penegak ketertiban, serta pihak terkait untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang adil bagi seluruh pihak.
Mereka berharap pembangunan KNMP tetap dapat berjalan sesuai rencana, tetapi tidak mengorbankan hak masyarakat yang telah bertahun-tahun menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat tinggal.
Polemik pembangunan KNMP di Desa Bagan Asahan Baru kini menjadi perhatian serius, menyusul munculnya penolakan warga terhadap penertiban dan belum tercapainya kesepakatan mengenai kompensasi.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah persuasif dengan membuka ruang dialog yang transparan dan melibatkan seluruh masyarakat terdampak.
Bagi warga, pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan seharusnya tidak menimbulkan persoalan baru, terlebih jika harus mengorbankan tempat tinggal dan kehidupan masyarakat yang selama ini telah menetap di lokasi tersebut.
Kini, masyarakat menanti kepastian dan langkah nyata pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kompensasi lahan, sehingga pembangunan KNMP dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan aspirasi serta hak-hak warga terdampak.
(Z.Saragih).
.jpg)
