Hal ini sudah patut untuk ditegur oleh Presiden dalam rangka perbaikan peranan menteri dimasa yang akan datang. Begitu juga kepada Bupati Singkil agar lebih peduli dan memberdayakan SKPDnya dengan mewujudkan tupoksi masing-masing dimasa mendatang.
Tujuannya adalah untuk mengantisipasi masalah kemiskinan yang memprihatinkan terutama dikalangan para nelayan di daerah Aceh Singkil.
Alangkah eloknya himbauan Wakil Gubernur Aceh untuk mengeluarkan 20 persen kebun plasma yang akan di segerakan dan kita berharap bukan hanya slogan atau kata belece seorang pejabat saja.
Tapi hal ini harus dibuktikan oleh Bupati Aceh Singkil bersama Ketua DPRK, Polres, Kodim agar perwujudan plasma untuk kepentingan masyarakat nelayan maupun golongan miskin lainnya terwujud, agar terbebas dari link kemiskinan ekstrim yang memperihatinkan.
Hal tersebut disampaikan Prof.Dr Sutan Nasomal,SH, MH Pakar Hukum Internasional menjawab pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak online dalam/luar negeri dikantornya markas pusat partai Koalisi Rakyat Indonesia di bilangan Cijantung jakarta pada Sabtu,(02/05/2026).
" Daerah Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah kaya, namun kami merasa miris ketika mendengar kabar bahwa masih ada masyarakat miskin tak tersentuh bantuan sama sekali dari pemerintah," tambahnya.
" Sementara Pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS. Data ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (KIS-PBI), serta BLT Dana Desa untuk kemiskinan ekstrem," terangnya.
Selain itu, masih banyak program pemerintah yang dapat membantu masyarakat miskin berdasarkan golongan sesuai Desil.
Kelompok Desil dapat diketahui melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bertujuan untuk membagi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok (per-sepuluhan) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,' kata Prof. Sutan Nasomal.
Sistem ini memprioritaskan rumah tangga dengan kondisi ekonomi terendah (Desil 1-4) untuk menerima bantuan sosial diantaranya:
1. Sangat Miskin.
2. Miskin.
3. Hampir Miskin.
4. Rentan Miskin
Tingkat pendataan kesejahteraan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei sosial ekonomi dan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ke dalam sistem DTSEN.
Pemerintah daerah (desa/kelurahan/dinsos) namun tidak menentukan desil, melainkan hanya membantu verifikasi, usulan, dan perbaikan data,' ungkapnya.
Selain BPS, juga pendamping PKH di tingkat desa dan kecamatan melakukan pemutakhiran data (update data) dan verifikasi lapangan terhadap peserta program PKH, namun mereka bukan penentu utama siapa yang berhak menerima bantuan, akan tetapi adalah mensuplay data ke Kemensos RI," tambahnya.
" Untuk itu, jika ada masyarakat miskin yang tak tersentuh oleh bantuan pemerintah, jangan jangan para pejabat, atau petugasnya yang tak mau atau tak bisa bekerja, atau dengan kata lain, mereka hanya makan gaji buta alias makan tidur, dapat bulan gajian, untuk itu pemerintah perlu melakukan evaluasi kepada petugasnya," tegasnya.
Prof.Dr.KH Sutan Nasomal SH MH, adalah Pembina TMP-TP Aceh Singkil dan Prof Sutan Nasomal SH MH juga Pakar Hukum Internasional serta Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia dan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assosion Of Young Indonesian Advocates. **
.jpg)
