Sorotan muncul setelah beredar sejumlah informasi dan video melalui media sosial, di antaranya TikTok dan Facebook, yang memperlihatkan kondisi pembangunan KDMP di beberapa lokasi. Dalam sejumlah unggahan tersebut, terdapat pembangunan yang dinilai berada di lokasi kurang ideal, seperti kawasan yang berdekatan dengan jurang hingga area persawahan.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar penentuan lokasi, perencanaan pembangunan, hingga kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan program KDMP.
Tidak berhenti pada persoalan lokasi, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya pemotongan anggaran terhadap pihak pemborong atau pelaksana pekerjaan. Dugaan tersebut bahkan disebut-sebut melibatkan oknum anggota TNI.
Namun demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui penelusuran serta pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Serikat Pers Indonesia (SPI) Kabupaten Tanggamus, Idham, menyatakan pihaknya bersama sejumlah organisasi pers tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Menurutnya, setiap informasi yang berkembang harus terlebih dahulu diverifikasi dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
“Kami akan telusuri semua ini. Kalau memang ditemukan bukti adanya penyimpangan atau pemotongan anggaran yang dilakukan oleh oknum, kami tidak akan segan-segan melaporkannya kepada Presiden,” tegas Idham.
Menurut Idham, dugaan pemotongan anggaran merupakan persoalan serius apabila benar terjadi. Sebab, setiap anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program masyarakat harus digunakan sesuai peruntukan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, apabila hasil penelusuran nantinya menemukan adanya pelanggaran, maka pihak yang terbukti terlibat harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta agar jika benar terbukti, diberikan sanksi berat. Bahkan apabila terbukti melanggar dan memenuhi ketentuan, kami meminta agar oknum tersebut diproses sesuai hukum dan aturan kedinasan, termasuk kemungkinan pemberhentian,” ujarnya.
Minta Anggaran dan Pelaksanaan Dibuka
Idham juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan KDMP untuk mengedepankan transparansi. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui bagaimana program tersebut dilaksanakan, termasuk mengenai lokasi pembangunan, nilai anggaran, pihak pelaksana, spesifikasi pekerjaan serta mekanisme pengelolaannya.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk mencegah munculnya kecurigaan maupun dugaan penyimpangan di lapangan.
“Kami mendukung program pemerintah sepanjang dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan. Jangan sampai program yang tujuan awalnya baik justru menimbulkan persoalan di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, organisasi pers memiliki tanggung jawab untuk ikut melakukan kontrol sosial terhadap program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Namun, fungsi kontrol tersebut tetap harus dilakukan secara profesional dengan berpegang pada data, fakta dan hasil konfirmasi.
Organisasi Pers Siapkan Penelusuran
Sejumlah organisasi pers di Kabupaten Tanggamus menyatakan akan melakukan penelusuran terhadap informasi yang beredar mengenai pembangunan KDMP tersebut.
Penelusuran akan diarahkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, mulai dari penentuan lokasi pembangunan, proses pekerjaan, nilai dan sumber anggaran, pihak yang melaksanakan pekerjaan hingga dugaan pemotongan anggaran yang disebut-sebut terjadi.
Organisasi pers juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam program tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut terkait dugaan pemotongan anggaran maupun tudingan lainnya. Karena itu, seluruh informasi yang beredar masih perlu diverifikasi dan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan keterangan resmi.
Organisasi pers menegaskan, penelusuran dilakukan bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan program KDMP berjalan transparan, tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta tidak merugikan masyarakat maupun negara.
(Tim)
.jpg)
