Acara Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Patriatama Polres Rokan Hilir dipimpin oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., juga didampingi Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Diki Apriyadi serta dihadiri Wakil Bupati Rohil Jhony Charles.
Yang juga turut dihadiri Perwakilan dari DPRD Rohil, jajaran Polres Rohil, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Kapolres Rohil dalam penyampaiannya menegaskan bahwa Polres Rokan Hilir tidak pernah mengeluarkan izin aksi unjuk rasa, melainkan hanya menerima dan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sesuai ketentuan.
Kapolres Rohil juga meminta PT PHR agar jangan membenturkan aparat TNI-Polri dengan masyarakat, segera berikan kepastian dan keputusan yang jelas terkait tuntutan warga.
Sementara itu, Wabup Rohil menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa damai ini rencananya akan kembali dilaksanakan pada 8 Januari 2026.
Adapun beberapa Point tuntutan massa di antaranya adalah prioritas tenaga kerja lokal, perbaikan jalan lintas Kubu, kontribusi CSR, kepedulian lingkungan, pelatihan tenaga kerja, ganti rugi rumah warga yang terdampak aktivitas perusahaan, serta transparansi gaji dan kontrak kerja karyawan.
Perwakilan dari DPRD Rohil menegaskan kondisi jalan lintas Kubu yang rusak parah, adalah akibat aktivitas kendaraan berat perusahaan dan meminta komitmen konkret PT PHR terkait perbaikan jalan, termasuk kepastian rincian panjang jalan yang akan dibangun setiap tahunnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT PHR juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai permohonan perbaikan jalan sejak 2016, namun pelaksanaan terkendala pendanaan.
Dalam kesempatan ini PT PHR menyatakan kesiapanya dalam melakukan perbaikan jalan secara bertahap (multi years) dengan melibatkan para pengguna jalan lainnya.
Setelah melalui rapat tertutup, seluruh pihak akhirnya mencapai kesepakatan.
PT PHR berkomitmen membangun jalan lintas Kecamatan Kubu Babussalam/Kubu sepanjang total 15 kilometer dengan skema tahun jamak, yakni 7 km pada tahun 2026, 4 km pada tahun 2027, dan 4 km pada tahun 2028.
Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas untuk ikut mendukung pembiayaan melalui DBH atau PI 10 persen sesuai regulasi.
Selain itu juga disepakati pembentukan forum pengguna jalan lintas Kubu yang melibatkan Pemda, DPRD, PT PHR, perusahaan lain, pengusaha sawit, serta perwakilan masyarakat guna mengawasi dan memelihara jalan secara adil dan berkelanjutan.
Rencananya, hasil kesepakatan tersebut akan dibacakan secara terbuka kepada masyarakat pada Rabu (7/1/2026) di Balai Adat Suku Kubu dan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. Pertemuan yang berakhir sekitar pukul 18.30 WIB seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
(Jekson,SH)
