KENDAL - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Dedy Ashari Setyawan memastikan melakukan pemanggilan terhadap. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal terkait program Universal Health Coverage (UHC) atau kesehatan geratis Kepastian ini diperoleh setelah, Pertemuan Rapat terkait pemotongan anggaran oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendal.
DPRD Kendal, lakukan rapat kerja membahas terkait pemotongan tersebut, DPRD memastikan. Dinas Kesehatan bahwa anggaran yang langsung dirasakan efeknya oleh masyarakat seperti anggaran program UHC, jangan sampai dipotong karena alasan efisiensi.
Sebab, program berobat gratis hanya menggunakan KTP tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi benar ada pemotongan anggaran Rp 5 Miliar sehingga sisa anggaran UHC, tahun 2025 ini, dari Rp 58 Miliar menjadi Rp 53 miliar,"kata Ketua Komisi D DPRD Kendal, Senin (23/6/2025).
Berdasarkan keterangan yang didapat dari Dinas Kesehatan Kendal meyebut ada efisiensi anggaran dinas tersebut berdampak pemangkasan dana UCH, yang ditargetkan bisa 80 persen tingkat keaktifan memang membutuhkan Rp 62 Miliar berarti masih ada kekurangan,"terang Ketua Komisi D
Maka dari itu pihak DPRD Kendal akan berupaya agar dana program UHC dapat dikembalikan dalam dianggaran berubahaan. Hal itu agar 80 persen masyarakat di Kendal bisa menerima terjamin kesehatan. Nanti kita bawah ke badan anggaran (Banggar) supaya anggaran ini, UHC bisa kembali lagi dan mengamankan program visi misi Bupati dibidang Kesehatan,"tutupnya Dedy Ashari
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendal dr Abidin, menegaskan telah menghitung ulang dampak hingga anggaran UHC, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kendal. Ditambah lagi program layanan kesehatan masyarakat, selain amanah dari undang-undang, juga sangat membantu masyarakat Kendal apalagi dalam kondisi ekonomi yang lesu saat ini,"tutur dr Abidin
"Jangan sampai anggaran UHC dipotong atau dikurangi oleh Dinkes, sendiri. Bahkan, jika perlu kita tambah agar dapat lebih banyak membantu masyarakat Kendal, ini juga sangat mendukung adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam tahap menghitung potensi efisiensi anggaran UHC dipotong tapi sudah kita hitung ulang anggaran, aman hingga akhir tahun 2025, dengan fokus pada program-program dan targetnya 80 persen UHC akan dilakukan upaya evaluasi oleh BPJS pada akhir tahun 2025, agar tercapai nanti dibulan November-Desember "Kita juga ada pengembalian kembali sebesar Rp 5 Miliar dianggaran berubahaan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,"kata dr Abidin
Efisiensi bukanlah pemotongan anggaran, tapi meletakkan anggaran sesuai dengan prioritas pemerintah dalam. Hal memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bahkan kita sudah membuat nota dinas ke Sekda Kendal,"pungkasnya
(Prawoto)
