Inspektorat Deli Serdang Diuji, Dugaan Penyimpangan Dana Ketapang dan Skandal Arsip Negara Jadi Sorotan

DELI SERDANG – Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, didesak segera melakukan pemeriksaan dan audit investigatif menyusul mencuatnya sejumlah dugaan persoalan tata kelola pemerintahan, mulai dari dugaan penyimpangan Anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, hingga dugaan penjualan atau pemindahtanganan dokumen negara kepada pengepul barang bekas. Desakan tersebut menguat setelah upaya konfirmasi berjenjang oleh awak media kepada sejumlah pejabat terkait belum memperoleh penjelasan substantif, sementara persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik. Selasa 11/11/2026.

Persoalan pertama yang menjadi perhatian publik adalah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Buntu Bedimbar. Program yang menggunakan anggaran publik tersebut disinyalir menyimpan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan maupun pengelolaannya di lapangan.

Untuk memperoleh informasi berimbang dan memastikan transparansi penggunaan anggaran, tim redaksi telah melakukan upaya konfirmasi secara berjenjang kepada sejumlah pihak, mulai dari Camat Tanjung Morawa, Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga Bupati Deli Serdang.

Namun, hingga berita ini disusun, tim redaksi belum memperoleh penjelasan substantif atas sejumlah pertanyaan yang diajukan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang menyangkut penggunaan uang rakyat.

Pemberitaan mengenai belum adanya tanggapan Camat Tanjung Morawa sebelumnya juga telah dipublikasikan melalui tautan berikut:

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi penggunaan anggaran publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Sorotan terhadap tata kelola pemerintahan di Kecamatan Tanjung Morawa juga telah diangkat dalam pemberitaan sebelumnya:

https://faktanusantaraemas.com/dugaan-pelanggaran-berlapis-di-deli-serdang-sorotan-tajam-terhadap-tata-kelola-kantor-camat-tanjung-morawa/

Tidak hanya persoalan dana Ketapang, tata kelola pemerintahan di Kecamatan Tanjung Morawa juga menjadi sorotan menyusul mencuatnya dugaan pemindahtanganan atau penjualan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) serta arsip pemerintahan kepada pihak ketiga, yakni pengepul barang bekas atau yang dikenal masyarakat sebagai tukang botot.

Persoalan tersebut bahkan sempat menjadi perhatian publik dan memicu aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di Kantor Camat Tanjung Morawa.

Sejumlah media telah memberitakan dugaan tersebut, di antaranya:

Dokumentasi visual terkait persoalan tersebut juga beredar melalui media sosial:

https://www.instagram.com/reel/DfZJ2o-RUQZ/

Dokumen LPJ dan arsip pemerintahan merupakan bagian dari administrasi negara yang pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pemusnahannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan dan pengelolaan barang milik daerah.

Karena itu, apabila benar terdapat dokumen pemerintahan yang dijual atau diserahkan kepada pihak lain tanpa prosedur dan kewenangan yang sah, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius. Pemeriksaan harus mencakup asal-usul dokumen, status arsip, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pemindahtanganan atau pemusnahannya.

Pihak kecamatan, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, disebut memberikan penjelasan bahwa peristiwa tersebut terjadi di luar instruksi resmi. Namun, penjelasan tersebut tetap perlu diuji melalui pemeriksaan administratif dan penelusuran fakta di lapangan untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian dalam pengawasan maupun pelanggaran prosedur.

Dua persoalan yang mencuat di Kecamatan Tanjung Morawa tersebut menjadi ujian bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Publik mengharapkan Inspektorat tidak sekadar menunggu laporan atau pengaduan masyarakat, tetapi juga proaktif menindaklanjuti informasi yang telah berkembang luas, terutama apabila menyangkut potensi penyimpangan anggaran, pengelolaan aset, dan administrasi pemerintahan.

Audit investigatif diperlukan untuk menelusuri penggunaan anggaran Ketapang di Desa Buntu Bedimbar sekaligus mengungkap duduk perkara dugaan penjualan atau pemindahtanganan arsip pemerintahan di Kantor Camat Tanjung Morawa.

Pemeriksaan juga diharapkan dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih, termasuk meminta keterangan dari seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran maupun pengawasan administrasi pemerintahan.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, hasil pemeriksaan hendaknya ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dasar yang cukup.

Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, maupun kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Kini, publik menunggu langkah konkret Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Apakah berbagai persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan, atau justru dibiarkan tanpa kejelasan?

Satu hal yang pasti, pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat dan pengelolaan dokumen negara tidak boleh berhenti sebatas formalitas. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan aturan harus menjadi bagian nyata dari penyelenggaraan pemerintahan.

(Tim/Red)