Denius Gulo menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran gaji tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, para guru memiliki kebutuhan hidup sehari-hari serta tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tetap harus dipenuhi, meskipun hak mereka sebagai tenaga pendidik belum diterima.
Ia mengungkapkan, keluhan tersebut salah satunya mencuat melalui unggahan di media sosial Facebook milik akun Zhendi Victorya. Dalam unggahan tersebut, seorang guru PPPK mengeluhkan bahwa selama tiga bulan terakhir belum menerima pembayaran gaji.
Bahkan, dalam curahan hatinya, guru tersebut mengaku harus berutang untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) ketika hendak berangkat mengajar ke sekolah. Kondisi ini menggambarkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung para guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik.
"Harapan kami, para pemangku kebijakan dapat melihat dan memperhatikan kondisi serta nasib para guru PPPK. Mereka memiliki keluarga dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Jangan sampai persoalan keterlambatan gaji ini terus berlarut-larut tanpa kepastian," demikian inti keluhan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.
Atas kondisi itu, DPD LIRA Kabupaten Nias secara tegas mendesak Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias agar segera mencari solusi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan hak para guru PPPK dibayarkan sesuai ketentuan.
Denius Gulo juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian dan tidak membiarkan para guru terus berada dalam ketidakpastian mengenai pembayaran hak mereka.
"Jangan sampai Dinas Pendidikan terkesan berdiam diri atau seolah-olah tidak mengetahui persoalan yang sedang dihadapi para guru. Mereka adalah tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa. Sudah sepatutnya hak-hak mereka mendapatkan perhatian serius dari pemerintah," tegasnya.
Lebih lanjut, Denius Gulo menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Nias, khususnya Dinas Pendidikan, agar pelaksanaan program dan visi-misi pemerintah daerah di bidang pendidikan benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.
Sementara itu, dalam upaya memperoleh klarifikasi dan keberimbangan pemberitaan, awak media mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias untuk meminta penjelasan terkait keluhan keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK tersebut.
Namun, berdasarkan keterangan salah seorang staf di kantor tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan belum berada di kantor sejak pagi hari. Staf tersebut juga mengaku tidak mengetahui alasan ketidakhadiran pimpinan dinas tersebut.
Selanjutnya, awak media berupaya menghubungi Plt. Kepala Dinas Pendidikan melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapan dan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, pesan yang dikirim belum mendapatkan respons. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum membuahkan hasil karena panggilan tidak diangkat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengenai penyebab keterlambatan pembayaran gaji tersebut, termasuk kepastian waktu pembayaran hak para guru PPPK.
DPD LIRA Kabupaten Nias berharap Pemerintah Kabupaten Nias segera memberikan penjelasan terbuka sekaligus mengambil langkah nyata agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut dan kesejahteraan para guru dapat diperhatikan sebagaimana mestinya.
(Tim)
.jpg)
