Kepala SPPG Hilizia Lauru, Nofati Waruwu, S.Pd, menjelaskan bahwa pengelolaan Program MBG dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Ia mengungkapkan, pada hari pelaksanaan kunjungan, jumlah penerima manfaat mencapai 2.407 orang, yang terdiri dari peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Menurut Nofati, SPPG Hilizia Lauru tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil pertanian lokal.
"Kami mengajak masyarakat untuk menanam berbagai komoditas seperti cabai, jagung, timun, kelapa, serta tanaman lainnya. Bahkan jantung pisang juga kami manfaatkan sebagai salah satu bahan pangan dalam menu MBG," ujarnya.
Ia menambahkan, sekitar 55 persen bahan baku yang digunakan berasal dari produk lokal. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus pemberdayaan petani di sekitar wilayah kerja SPPG.
"Kami memprioritaskan penggunaan produk lokal. Namun, ketersediaannya masih terbatas karena masyarakat baru mulai melakukan penanaman. Ke depan kami berharap hasil produksi lokal semakin meningkat sehingga kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi dari petani setempat," katanya.
Nofati juga menegaskan bahwa prinsip transparansi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan SPPG.
"Program ini diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat. Karena itu seluruh proses pengelolaan harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, pihak SPPG Hilizia Lauru memperlihatkan secara langsung seluruh fasilitas pendukung dapur MBG kepada tim pemantau, mulai dari ruang penyimpanan bahan makanan, lemari pendingin penyimpanan sampel makanan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), peralatan pengolahan makanan, hingga kendaraan operasional distribusi.
Selain itu, sistem pengelolaan limbah juga telah diterapkan sesuai prosedur dengan pemisahan dan penempatan sampah pada lokasi tertentu sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut.
Sementara itu, Aktivis DPD LIRA Kabupaten Nias, Aroziduhu Gulo, menilai pengelolaan SPPG Hilizia Lauru telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada publik.
Menurutnya, kesiapan pihak pengelola dalam memperlihatkan seluruh fasilitas dapur serta mekanisme operasional menjadi indikator bahwa pengelolaan program berjalan dengan baik.
"Model pengelolaan seperti ini patut menjadi contoh bagi SPPG lainnya di Kabupaten Nias. Transparansi harus menjadi budaya agar kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis terus terjaga," ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPD LIRA Kabupaten Nias, Denius Gulo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
"Pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan program ini tidak hanya memberikan makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga menjamin kualitas, keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan siswa. Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nias sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya Program Makan Bergizi Gratis," tegas Denius.
DPD LIRA Kabupaten Nias berharap sinergi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan masyarakat terus diperkuat sehingga Program MBG dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.
(Tim)
.jpg)
