Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
Salah satu materi utama yang dibahas adalah Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-3 Juli 2026 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono. Paparan tersebut menyoroti dinamika harga berbagai komoditas serta potensi tekanan inflasi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.
Melalui pemantauan harga secara berkala, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil langkah cepat dan tepat, terutama terhadap komoditas yang mengalami kenaikan signifikan. Sebab, inflasi bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi langsung menyentuh dapur masyarakat.
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Nias, rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Inspektur Daerah, Kepala Bidang terkait di Dinas PKP2LH, Kabag Perekonomian Setda, perwakilan BPS, serta unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
Keikutsertaan ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. Namun, masyarakat tentu berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada forum rapat semata.
Pasalnya, rapat bisa saja dilakukan secara daring, tetapi dampak inflasi dirasakan secara nyata. Jangan sampai yang serius hanya pembahasannya, sementara penanganannya justru terasa “offline” atau bahkan tidak tersambung sama sekali dengan kondisi di lapangan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Nias diharapkan tidak hanya aktif mengikuti koordinasi, tetapi juga konsisten menghadirkan solusi konkret. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar laporan dan paparan, melainkan harga yang stabil dan kebutuhan pokok yang tetap terjangkau.
(Niaskab.go.id/Aro)
.jpg)
