• Jelajahi

    Copyright © Postnewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Tragedi Bansos di Kantor Pos Tebing Tinggi: Hak Warga Diduga Dicuri, Keluhan Penerima Diabaikan

    Postnewstv.co.id
    Wednesday, February 11, 2026, 14:51 WIB Last Updated 2026-02-11T07:51:31Z

    Empat Lawang – Dugaan kasus yang menyakitkan terjadi di Kantor Pos Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel), pada 10 Februari 2026. Sejumlah dana Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra yang seharusnya diterima masyarakat berpenghasilan rendah diduga telah diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.


    Kasus ini mencuat setelah beberapa warga Desa Batu Raja Baru melaporkan bahwa nama mereka tercatat sebagai penerima BLTS Kesra dan bahkan dinyatakan telah melakukan pencairan. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak pernah menerima uang bantuan tersebut.


    Setelah dilakukan penelusuran awal, ditemukan indikasi adanya manipulasi data serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendataan dan pencairan bansos.


    Salah satu korban, Laila Mustika (35), seorang ibu rumah tangga yang sedang merantau untuk bekerja, mengaku sangat kecewa. Ia mengetahui namanya terdaftar sebagai penerima bantuan dari saudaranya di kampung.


    “Saya diberitahu keluarga bahwa nama saya ada dalam data penerima BLTS Kesra, tapi tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah desa, petugas Dinas Sosial, maupun pihak Kantor Pos. Kami sangat berharap bantuan ini, tapi ternyata hak kami seperti dirampas. Sekarang saya bingung harus bagaimana,” ujarnya dengan suara bergetar.


    Dugaan ini semakin menguat setelah adanya bukti hasil pengecekan di Dinas Sosial yang menunjukkan data penerima tercatat telah melakukan pencairan.


    Sementara itu, Kepala Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, saat dimintai tanggapan pada 8 Februari 2026, menyatakan, “Tunggu dulu, saya tanyakan ke perangkat desa.”


    Di sisi lain, pihak Kantor Pos Tebing Tinggi saat dikonfirmasi langsung di kantor menyampaikan, “Kami tidak tahu soal itu. Masyarakat yang datang membawa Kartu Keluarga dan KTP kami cek datanya. Jika terdaftar, langsung kami cairkan.”


    Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kepastian maupun klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait mengenai dugaan penyimpangan tersebut.


    (Tarmizi)

    Komentar

    Tampilkan