Dalam rekaman video yang beredar luas, terlihat seorang petugas kepolisian mengalami luka akibat terdampak material jembatan yang runtuh. Kejadian tersebut memicu perhatian publik karena jembatan ini merupakan salah satu akses vital bagi aktivitas masyarakat.
Kepala BPBD Prabumulih, Sriyono, membenarkan insiden tersebut pada Kamis (11/12/2025). Ia menjelaskan bahwa keruntuhan terjadi hampir bersamaan dengan naiknya debit air Sungai Kelekar akibat intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Sriyono, arus sungai yang kuat menghantam bagian pondasi jembatan, menyebabkan struktur tidak mampu lagi menahan tekanan air. Pondasi di kedua sisi jembatan terlihat terkikis parah dan akhirnya menyerah hingga seluruh badan jembatan jatuh.
Keruntuhan jembatan ini menyebabkan lumpuhnya akses utama masyarakat. Pengendara roda dua dan empat terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan memakan waktu, terutama menuju kawasan Kelurahan Muara Dua.
Kapolres Prabumulih, AKBP Bobby Kusumawardhana, mengungkapkan bahwa penurunan tanah di bawah struktur jembatan yang telah terjadi sejak lama memperburuk kondisi pondasi. Faktor geologi tersebut diduga mempercepat kerusakan hingga menyebabkan ambruk total.
Meski kerusakan yang terjadi sangat parah, Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa. Namun demikian, pihaknya meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan karena cuaca ekstrem masih mengintai wilayah tersebut.
Ia mengimbau warga agar tidak nekat melintasi area sekitar jembatan untuk menghindari risiko tambahan, mengingat struktur tanah di lokasi masih labil. Pihak kepolisian juga telah memasang garis pengaman untuk mencegah warga mendekati titik ambruk.
Saat ini, akses kendaraan resmi dialihkan ke jalur alternatif yang disiapkan pemerintah setempat. Langkah ini ditempuh untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan meski cukup terhambat.
Aparat kepolisian bersama BPBD dan dinas terkait terus melakukan pemantauan intensif di lokasi kejadian. Pemerintah juga tengah merumuskan rencana penanganan darurat dan rekonstruksi agar akses utama dapat pulih secepatnya.
Perbaikan infrastruktur semacam ini menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 34 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa jalan serta jembatan harus dikelola, dipelihara, dan diperbaiki untuk menjamin keselamatan serta kelancaran transportasi publik.
Insiden ini menjadi pengingat penting mengenai perlunya pengawasan berkala terhadap jembatan, terutama yang berada di kawasan rawan banjir dan erosi. Pemerintah diminta bertindak cepat demi mencegah kejadian serupa terulang.
(Tarmizi)
