Namun, saat tim tiba di lokasi, Kepala Desa tidak berada di tempat, dan hanya ditemui oleh Bendahara Desa dan Sekretaris Desa. Dalam proses klarifikasi tersebut, tim audit mendapati bahwa informasi yang disampaikan oleh aparat desa terkait penggunaan dana desa dinilai tidak akurat dan tidak sesuai fakta lapangan.
Sejumlah poin yang menjadi sorotan dalam klarifikasi ini antara lain:
Belanja aset desa yang tidak jelas peruntukannya, Ketidaksesuaian laporan pada belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, Dugaan mark-up atau manipulasi dalam pemeliharaan gedung sekolah PAUD, Pengadaan barang dan proyek fisik lainnya yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk Pengadaan dan pemeliharaan bangunan irigasi serta Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2022 dan 2024 yang diduga telah dipotong sebelum diterima oleh masyarakat.
Dugaan pemotongan BLT dan penyimpangan anggaran lainnya menjadi perhatian serius dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Faomasi Hilisimaetano, yang dalam hal ini disampaikan oleh anggota BPD atas nama Hones mercis waoma. Ia menyampaikan agar tim audit dari Inspektorat dapat menjalankan tugas secara objektif dan profesional, serta mengungkap kebenaran demi kepentingan masyarakat desa. Harapnya Hones
“Kami dari BPD Faomasi Hilisimaetano berharap agar proses audit ini dapat menjawab keresahan masyarakat dan membawa kejelasan atas dugaan penyimpangan dana yang terjadi selama ini,” ungkap Hones mercis waoma.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Faomasi Hilisimaetano belum memberikan keterangan resmi atas ketidakhadirannya saat proses klarifikasi berlangsung. Tim audit dijadwalkan akan kembali melakukan verifikasi lanjutan setelah mengumpulkan bukti-bukti tambahan di lapangan.
(Tim)
