Hal ini pertama kali disampaikan seorang wali murid kepada komunitas Bela Budaya Pesawaran, menyusul mencuatnya kasus dugaan perundungan yang sebelumnya terjadi di sekolah tersebut.
“Anak saya tidak akan dinaikkan kelas kalau tetap di SMPN 19 Pesawaran. Tapi anehnya, kalau pindah ke sekolah lain, baru bisa naik,” kata wali murid yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (21/6/2025).
Wali murid itu mengaku heran dengan kebijakan sekolah yang seolah menyarankan siswa keluar tanpa memberikan solusi.
“Masalahnya, kalau pindah, paling bisa masuk sekolah swasta, dan itu harus pakai biaya. Beda dengan sekolah negeri yang gratis. Kami sebagai orang tua bingung dan kecewa,” tambahnya.
Ketua Bela Budaya Pesawaran, Weni Oktasari, juga menyayangkan keputusan tersebut dan mengkritik sikap sekolah yang terkesan ingin lepas tangan.
“Saya heran, kenapa anak-anak yang dianggap ‘nakal’ malah disuruh pindah. Bukannya dikasih pembinaan yang serius. Ini sekolah kok seperti menolak tanggung jawab mendidik anak,” kata Weni.
Menurut Weni, sekolah seharusnya menjadi ruang aman untuk tumbuh kembang semua siswa, termasuk yang sedang bermasalah sekalipun.
Weni menambahkan, hingga saat ini sudah ada enam siswa yang mengadu kepada pihak Bela Budaya Pesawaran,dan mengaku mengalami perlakuan serupa. Ia menilai ini bukan lagi kasus individu, melainkan indikasi pola kebijakan internal yang patut dievaluasi.
“Enam siswa sudah melapor ke kami dengan kasus serupa. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ada anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena sekolah tidak mau repot,” pungkas Weni.
Weni juga menegaskan, pihaknya akan segera melaporkan persoalan ini ke dinas pendidikan terkait, karena menurutnya dugaan persoalan di SMPN 19 Pesawaran harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi permasalahan yang berulang.
“Kami berencana menyampaikan laporan resmi ke dinas terkait. Karena dari laporan-laporan yang masuk ke kami, persoalan di SMP 19 ini ternyata cukup banyak dan serius,” tutup Weni.
Informasi masyarakat ini semakin memperkuat sorotan terhadap manajemen sekolah yang sebelumnya juga disorot dalam kasus dugaan perundungan.
