Denius Gulo mengatakan, pembayaran gaji PPPK tersebut baru terealisasi setelah pihaknya menyampaikan sorotan dan aspirasi terkait keterlambatan pembayaran yang sebelumnya dikeluhkan para tenaga pendidik. Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena gaji merupakan hak pegawai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan keluarga.
Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran gaji tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, para guru PPPK memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pendidikan, sementara kesejahteraan mereka juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Nias lebih profesional dalam mengelola administrasi dan keuangan daerah, serta benar-benar memperhatikan nasib para guru, khususnya guru PPPK yang turut berperan dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan," ujar Denius.
Lebih lanjut, Denius menegaskan bahwa kehadiran LIRA di Kabupaten Nias bukan untuk mengintervensi ataupun merongrong kebijakan pemerintah daerah. Sebaliknya, LIRA hadir sebagai organisasi yang berperan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengingatkan pemerintah apabila terdapat hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi.
"Misi LIRA di Kabupaten Nias adalah membantu masyarakat, khususnya mereka yang hak-haknya terabaikan. Kami bukan hadir untuk merongrong para pemangku kepentingan, melainkan menjadi jembatan aspirasi masyarakat agar mendapatkan perhatian dan penyelesaian," tegasnya.
Denius juga berharap keterlambatan pembayaran gaji PPPK tersebut tidak kembali terulang. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan salah satu instrumen penting dalam menunjang kualitas pendidikan dan mewujudkan kemajuan daerah sebagaimana yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Nias.
Sementara itu, secara terpisah, beberapa guru PPPK yang dihubungi menyampaikan bahwa gaji mereka telah dibayarkan. Namun, para guru tersebut meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.
Mereka juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPD LIRA Kabupaten Nias yang telah membantu menyuarakan aspirasi para guru terkait keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
Dengan telah dibayarkannya gaji PPPK, diharapkan Pemerintah Kabupaten Nias dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penganggaran dan administrasi pembayaran agar hak para pegawai dapat diterima tepat waktu, tanpa harus menunggu adanya sorotan atau desakan dari masyarakat.
(Tim)
.jpg)
