Rakor tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dan turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, rakor melibatkan berbagai pihak, di antaranya pemerintah daerah, Kepolisian, PT Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan konvensional, tetapi juga menggali berbagai potensi baru melalui pendekatan yang adaptif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Pengelolaan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan DBH Pajak Provinsi kepada para kepala daerah. Selain itu, dilaksanakan pula Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, PT Jasa Raharja, Korlantas, dan Bapenda Provinsi Sumatera Utara.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang selaras dengan arah pembangunan daerah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penguatan kapasitas fiskal juga diharapkan dapat mendukung penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, serta berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan pendapatan yang semakin optimal, Pemerintah Kota Gunungsitoli diharapkan dapat terus memperkuat pelaksanaan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
(Diskominfo Gunungsitoli.co.id/Pidar)
.jpg)
