DELI SERDANG – Proses penanganan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang perempuan bernama Pratiwy Surya Anggraini alias Tiwi menjadi perhatian. Selain adanya proses hukum yang berjalan di wilayah hukum Polres Deli Serdang, Tiwi juga menyampaikan pengakuan mengenai pengalaman yang dialaminya ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Polres Deli Serdang, Polda Sumatera Utara, telah menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan seorang warga. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan, antara lain meminta keterangan saksi, mengumpulkan informasi, serta mengamankan sejumlah bukti yang berkaitan dengan perkara.
Sementara itu, berdasarkan surat panggilan saksi Nomor B-9678/1.2.14/Eoh.2/11/2026 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Pratiwy Surya Anggraini dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara atas nama terdakwa M. Hafiz Al Farizi. Persidangan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hairita Desiana Harahap, S.H., selaku pihak yang menangani perkara tersebut.
Namun, setelah menjalani persidangan, Tiwi mengaku mengalami tekanan psikologis akibat sejumlah pertanyaan yang menurutnya membuat dirinya merasa disudutkan ketika memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Kronologi Pengakuan Tiwi
Saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026), Tiwi menceritakan bahwa peristiwa yang menjadi latar belakang perkara tersebut terjadi ketika dirinya masih berusia 17 tahun.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya menjalani pernikahan siri dengan pria yang disebut sebagai ayah dari anaknya. Menurut pengakuannya, hubungan tersebut tidak disertai dokumen perkawinan resmi sehingga menjadi salah satu persoalan ketika dirinya hendak menempuh jalur hukum.
Tiwi juga mengaku pernah ditanya mengenai alasan dirinya tetap menjalin hubungan dengan pria tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya dirinya mengaku telah menolak, tetapi kemudian mendapat janji bahwa pria tersebut akan bertanggung jawab.
Namun, menurut Tiwi, ketika usia kehamilannya memasuki sekitar lima bulan, dirinya justru ditinggalkan. Ia mengaku harus menjalani proses persalinan tanpa pendampingan serta tidak mendapatkan nafkah dari pihak yang disebut sebagai ayah anaknya.
Mengaku Merasa Disudutkan Saat Persidangan
Pengalaman yang paling disoroti Tiwi adalah ketika dirinya memberikan keterangan dalam persidangan di PN Lubuk Pakam, Rabu (18/11/2026).
Ia mengaku mendapatkan pertanyaan dari hakim mengenai alasan dirinya melaporkan pria yang disebut sebagai ayah dari anaknya, termasuk mengenai tanggung jawab terhadap anak apabila proses hukum tetap dilanjutkan.
Menurut Tiwi, pertanyaan tersebut membuat dirinya merasa tertekan dan seolah-olah berada pada posisi yang disalahkan.
"Saya merasa dipojoki dan seperti diintimidasi karena pertanyaan-pertanyaan itu diarahkan kepada saya," ungkap Tiwi kepada Media Post News TV.
Ia juga mengaku mendapat pernyataan mengenai kemungkinan dirinya mengalami kerugian di kemudian hari, khususnya berkaitan dengan masa depan anaknya. Namun, Tiwi menyatakan tidak memahami secara jelas bentuk kerugian yang dimaksud.
Meski demikian, Tiwi mengaku tidak mengetahui nama hakim yang menyampaikan pertanyaan tersebut maupun identitas ketua majelis hakim yang memimpin persidangan.
Karena itu, pemberitaan ini tidak bermaksud menuduh atau menyimpulkan adanya intimidasi maupun pelanggaran etik oleh hakim tertentu. Penjelasan dari pihak PN Lubuk Pakam diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai konteks pertanyaan dalam persidangan tersebut.
Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Menjadi Perhatian
Persoalan ini perlu dilihat secara hati-hati, mengingat Tiwi menyatakan bahwa dirinya masih berusia 17 tahun ketika peristiwa yang dilaporkan terjadi.
Sejumlah ketentuan perundang-undangan yang relevan untuk diperhatikan antara lain UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Ketentuan tersebut memberikan landasan perlindungan terhadap anak, korban, dan saksi sesuai dengan unsur serta keadaan perkara yang bersangkutan.
Selain itu, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pentingnya penyelenggaraan peradilan yang adil, tidak memihak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan.
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga menjadi pedoman bagi hakim dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta sikap yang menghormati pihak-pihak yang hadir di persidangan.
Oleh sebab itu, setiap pemeriksaan terhadap saksi, khususnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap anak, perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan memperhatikan kondisi psikologis saksi maupun korban.
Dorong Transparansi dan Perlindungan Saksi
Sehubungan dengan persoalan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, Polres Deli Serdang diharapkan terus menjalankan proses penanganan laporan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Perkembangan serta status hukum perkara juga perlu dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, PN Lubuk Pakam diharapkan memberikan klarifikasi mengenai konteks pertanyaan yang disampaikan kepada Tiwi dalam persidangan 18 November 2026. Klarifikasi tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penilaian sepihak terhadap majelis hakim.
Ketiga, hak-hak Tiwi sebagai saksi maupun pihak yang mengaku mengalami peristiwa tersebut perlu diperhatikan, termasuk akses terhadap pendampingan hukum dan perlindungan psikologis apabila dibutuhkan.
Keempat, Jaksa Penuntut Umum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan memastikan bahwa hak-hak saksi dan korban terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kelima, seluruh pihak diminta tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi Buka Ruang Klarifikasi
Media Post News TV.co.id menegaskan bahwa pengakuan Tiwi dalam pemberitaan ini merupakan keterangan sepihak yang masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada PN Lubuk Pakam, majelis hakim yang menangani perkara, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Polres Deli Serdang, serta pihak terdakwa untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sementara itu, substansi surat pemberitahuan hasil penyelidikan Polres Deli Serdang juga perlu dibaca secara utuh berdasarkan dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai status perkara.
Sebab, proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus diperhatikan, sementara hak setiap pihak untuk memperoleh peradilan yang adil juga wajib dihormati.
Keadilan tidak boleh membuat saksi atau korban takut untuk memberikan keterangan. Pengadilan merupakan tempat mencari dan menegakkan keadilan, bukan tempat siapa pun merasa kehilangan hak untuk didengar.
(Kartika Silaban)







.jpg)

