Upaya tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Wakil Wali Kota Gunungsitoli, Martinus Lase, S.H., dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Center Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut diikuti Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Nusron Wahid, serta para gubernur, bupati/wali kota, dan sekretaris daerah se-Indonesia.
Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, di antaranya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan aset daerah diarahkan tidak hanya untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain persoalan aset, Raker dan RDP Komisi II DPR RI turut membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta kebijakan terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam penataan pertanahan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan sumber daya daerah.
Wakil Wali Kota Gunungsitoli mengikuti kegiatan tersebut bersama Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Andhika P. Laoly, S.STP., M.Si., CGAE; Asisten Administrasi Umum Yafet Krismatius Buulolo, S.STP., M.A.B.; Kepala Badan Pendapatan Daerah Joni Harefa, S.E.; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir. Ignasius Harefa; serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ir. Ampelius Nazara, S.T.
Kegiatan tersebut juga diikuti perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat. Hal ini mengingat pengelolaan aset, peningkatan pendapatan daerah, pertanahan, lingkungan hidup, tata ruang, serta aspek hukum memiliki keterkaitan erat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli memperoleh pemahaman terhadap arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat langkah daerah dalam mengoptimalkan aset dan potensi daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta memastikan pemanfaatan ruang dan lahan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Langkah tersebut sejalan dengan semangat Gunungsitoli Hebat, melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi potensi daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
(Diskominfo Gunungsitoli.co.id/Pidar)
.jpg)
