KENDAL - Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 29 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal.
Pelantikan tersebut berlangsung dalam upacara resmi yang digelar di Pendapa Tumenggung Bahurekso Kabupaten Kendal, Kamis 6 Februari 2026.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, pelantikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah (SOTK), seiring dengan perubahan nomenklatur dan tipe sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kendal.
Dia menjelaskan, perubahan tersebut meliputi sejumlah OPD, di antaranya Dinas Kesehatan menjadi Dinas Kesehatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Baperlitbang) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) naik kelas dari tipe C menjadi tipe A.
"Penyesuaian ini bukan merupakan mutasi ataupun promosi jabatan, kecuali pada BPBD yang mengalami perubahan tipe, yakni dari tipe C menjadi tipe A, sehingga berdampak pada promosi jabatan," jelas Bupati.
Wanita yang akrab disapa Mbak Tika itu menegaskan, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas yang dilantik pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, pengisian jabatan tetap akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Dan saat ini kita baru sampai tahap pembentukan panitia seleksi (pansel)," jelas Mbak Tika.
Menurutnya, penyesuaian struktur organisasi tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan program pemerintahan, peningkatan kecepatan pelayanan publik, serta terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.
“Ke depan, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kolaborasi dan kerja sama, terutama dalam mendukung program-program strategis daerah, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi dan investasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat," imbuhnya.
Terkait dengan jumlah jabatan yang kosong, Kepala BKPP Abdul Basir mengatakan, saat ini jumlah jabatan definitif yang kosong ada delapan jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan tersebut, menurutnya, akan dilakukan lewat mekanisme seleksi terbuka.
"Jadi, acara hari ini bukanlah untuk pengisian jabatan kosong tersebut, melainkan penetapan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru setelah adanya beberapa penyesuaian. Semua pejabat yang satuan kerjanya berubah, lanjut Basir, masih menduduki jabatan yang sama dan hanya dikukuhkan lagi,"pungkasnya
(Prawoto)
