Aroziduhu Gulo, ketika Dana Desa (DD) anggaran pembangunan fisiknya dihentikan, maka menjadi dilematis bagi masyarakat yang jalannya masih belum tuntas dibangun dari Dana Desa sebelumnya.
Pelaksanaan Dana Desa sepuluh tahun terakhir, prioritasnya pada pembukaan badan jalan, dan berikutnya pemasangan batu ada bentuk jalan Telford, jalan Telasah, dan jalan rabat beton. Kondisi jalan desa di Nias sudah mengalami kerusakan parah seperti jalan di desa Soroma'asi kecamatan Ulugawo, dan masih banyak jalan desa di wilayah kecamatan Ulugawo yang mengalami kerusakan berat.
Menurut aktivis DPD LIRA Nias, Aroziduhu Gulo bila Dana Desa (DD) dihentikan anggaran pembangunan fisiknya terutama pada pembangunan jalan desa selama lima tahun mendatang, maka akan mengalami kerusakan parah maka tidak dapat dilewati oleh roda dua apalagi roda empat,"ujarnya.
Menurutnya lagi bahwa ketika kondisi jalan desa semakin rusak, secara langsung mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dan terhambat, lambatnya pertumbuhan ekonomi di desa, biaya transportasi di desa meningkat dan memperlambat perputaran uang di desa itu sendiri,"jelas Aroziduhu Gulo.
Dan demikian sebaliknya, bila jalan desa bagus maka pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat.
Di Nias pada khususnya, kepulauan Nias dan desa se-Indonesia tentu masih banyak jalan desa yang masih belum tuntas dibangun oleh Dana Desa pada 10 tahun terakhir.
Untuk itu, pihaknya LIRA Nias berharap kepada pemerintah pusat agar tetap melanjutkan Dana Desa (DD) untuk membangun jalan desa, salah satunya yang menjadi faktor utama untuk membangun ekonomi masyarakat bila akses jalan desa bagus.
Bila jalan desa terbangun maka masyarakat mudah mengakses hasil komoditinya di pasar, dan masih banyak desa-desa di Nias yang masih mengangkut hasil panen mereka diangkut dengan pakai kepala dan bahunya untuk memasarkannya, kapan lagi masyarakat desa Merdeka dibidang akses jalannya dan ekonomi. Akses jalannya bagus, maka masyarakat itu mampu mandiri bukan terus menunggu bantuan sosial dari pemerintah. Bukan kita tidak mau uluran tangan pemerintah dalam bantuan sosial, namun jangan dibiarkan masyarakat itu malas, yang menunggu bansosnya.
Daerah saat ini tak mampu membangun jalan desanya, karena keterbatasan fiskalnya. Misalnya saja APBD kabupaten Nias dipangkas oleh pusat sebesar Rp. 78. Miliar. APBD kabupaten Nias sekarang hanya mampu membayar gaji ASN, dan biaya kesehatan melalui BPJS, untuk membangun jalan desa tak mampu karena keterbatasan fiskalnya,"pungkasnya.
(Tim)
