• Jelajahi

    Copyright © Postnewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi Optimalkan Usulan Penanganan Sungai Minta Ke Provinsi Jawa Tengah

    Wednesday, October 29, 2025, 15:07 WIB Last Updated 2025-10-29T23:53:02Z

    KENDAL -  Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi  optimalkan usulan meminta ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk melakukan penanganan maksimal terhadap sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi. 


    Benny memohon kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memperingatkan dinas terkait agar lebih serius menangani persoalan sungai-sungai di Kabupaten Kendal, demi mengatasi banjir


    Wakil Bupati Kendal mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jateng ketika meninjau Sungai Aji Kaliwungu. "Saya berbicara dengan Kepala Pusdataru lewat video call, namun belum ada jawaban yang maksimal, makanya, saya akan ngomong langsung ke Gubernur," kata Benny Karnadi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kendal pada, Rabu (29/10/2025) Pukul 10:00 WIB


    Ia akan terus mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar lebih serius menangani persoalan sungai. Salah satunya, sungai Aji di depan Pasar Gladak Kaliwungu, yang sudah bertahun-tahun tidak ada normalisasi. Hal ini menjadi penyebab banjir setiap ada hujan besar di kawasan Pasar Gladak. "Masyarakat itu tidak mau tahu kewenangan sungai itu siapa, yang penting sungai itu segera dinormalisasi,"ujar nya


    Lebih lanjut, Benny mengatakan, tanggul Kali Bodri Patebon, termasuk Sungai Kendal juga memerlukan penanganan segera. “Masyarakat terus mendesak, segera ada penanganan sungai yang dangkal dan tanggul sungai yang kritis,"tutup Benny Karnadi 


    Sementara itu Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodik mengatakan, pihaknya sering mendapat aduan dari masyarakat terkait penanganan banjir di Kabupaten Kendal. Banjir yang memang tiap tahun selalu terjadi, salah satu penyebabnya adalah kondisi sungai yang dangkal.


    "Pelaksana program atau kegiatan itu ‘kan ada di eksekutif. Kami hanya mendorong kepada Pemda atau organisasi perangkat daerah terkait agar penanganannya lebih optimal dan bisa terealisasi,"pungkasnya


    (Prawoto)

    Komentar

    Tampilkan