Nias Selatan – Proyek revitalisasi SDN 071121 Hilitotao, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan, senilai Rp1,1 miliar, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang berpotensi berpengaruh pada kualitas hasil pembangunan.
Dalam konfirmasi resmi yang diterima redaksi Postnewstv.co.id, Konsultan Pengawas proyek, Arianto Zebua, membenarkan bahwa proyek tersebut dikategorikan sebagai rehabilitasi sedang, bukan ringan seperti sebelumnya disebutkan sejumlah pihak. Ia juga menjelaskan bahwa anggaran proyek tidak hanya dialokasikan untuk bangunan yang sempat terbakar, tetapi juga mencakup pekerjaan tambahan pada beberapa gedung lain, seperti pemasangan keramik dan pekerjaan sisipan.
> “Mekanisme pengawasan saya lakukan bisa tiga sampai empat kali dalam seminggu. Tidak setiap hari karena pekerjaan masih berjalan dan volumenya juga belum sepenuhnya terpenuhi,” ujar Zebua saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan bahwa verifikasi kualitas material dan volume pekerjaan belum sepenuhnya dilakukan karena progres proyek masih berlangsung. Terkait laporan hasil pengawasan, Zebua menjelaskan bahwa laporan disampaikan langsung ke Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, bukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
Namun, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai intensitas dan efektivitas pengawasan terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Mengingat besarnya anggaran dan pentingnya bangunan sekolah bagi proses belajar-mengajar, sejumlah kalangan meminta agar pengawasan dilakukan secara maksimal dan transparan.
Salah seorang tokoh pemuda berinisial SN menyampaikan keprihatinannya kepada Postnewstv.co.id, Selasa (21/10/2025).
> “Kami berharap pembangunan di SD Hilitotao ini benar-benar diprioritaskan kualitas dan mutunya. Jangan asal jadi. Kami juga meminta Bupati, Wakil Bupati, dan aparat penegak hukum ikut mengawasi proyek ini,” tegasnya.
Desakan masyarakat ini memperkuat dugaan bahwa pengawasan teknis proyek revitalisasi SDN 071121 Hilitotao belum berjalan optimal. Jika benar terjadi kelalaian atau ketidaksesuaian dengan standar, maka tanggung jawab pengawasan bisa menjadi sorotan serius aparat berwenang.
Kini publik menantikan ketegasan pemerintah daerah dan aparat hukum untuk memastikan proyek bernilai besar tersebut tidak hanya rampung, tetapi juga berkualitas sesuai harapan masyarakat Desa Hilitotao dan sekitarnya.
(Mr. Ndruru)