Pelantikan ini menjadi awal perjalanan baru kepemimpinan di Pesawaran. Namun, di balik momen seremoni tersebut, pasangan kepala daerah ini langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Salah satu persoalan krusial adalah kondisi ketidakcukupan dana untuk membiayai belanja daerah yang sudah berlangsung sejak 2021. Pada tahun itu, defisit tercatat sebesar Rp34,9 miliar. Situasi semakin memburuk pada 2022 dengan kenaikan hingga Rp77,7 miliar, atau naik 122,63% dibanding tahun sebelumnya. Tren berlanjut pada 2023, defisit kembali meningkat menjadi Rp97,3 miliar atau naik 25,29%.
Meski pada 2024 kondisi mulai membaik dengan penurunan defisit menjadi Rp66,1 miliar (turun 32,10%), persoalan ini tetap menjadi beban serius yang harus segera ditangani. Penyebab utamanya adalah penganggaran pendapatan yang tidak rasional sementara kegiatan belanja belum mempertimbangkan kemampuan dan prioritas kebutuhan daerah. Dampaknya, utang menumpuk dan ruang fiskal daerah semakin sempit.
Pemkab Pesawaran sebenarnya masih memiliki piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp59,6 miliar, ditambah dana transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp185 juta. Jika seluruh dana ini dibayarkan, maka defisit Pesawaran di akhir 2024 bisa ditekan hingga hanya sekitar Rp6,2 miliar. Namun, realisasi pencairan DBH sangat bergantung pada ketepatan transfer dari Pemprov Lampung.
Selain soal fiskal, PR besar lainnya adalah masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pesawaran yang belum memiliki kantor sendiri. Sejumlah dinas hingga kini masih menempati gedung sewa atau meminjam fasilitas lain. Kondisi ini jelas berpengaruh pada efektivitas kerja birokrasi dan pelayanan publik, sekaligus menjadi tantangan besar bagi Bupati Nanda Indira dan Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali untuk mencari solusi pembangunan gedung perkantoran yang layak.
Dengan tumpukan persoalan tersebut, publik menanti gebrakan nyata kepemimpinan baru ini. Apakah mampu menata ulang keuangan daerah agar lebih sehat, menekan utang, sekaligus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pemerintahan yang masih tertinggal. Lima tahun ke depan akan menjadi ujian penting bagi Bupati Nanda Indira dan Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali dalam menjawab harapan masyarakat Pesawaran.
(BPK RI)
