Dalam pemaparan materi, Kajari Nias Selatan, Imam Fauzi, S.H., menjelaskan sejumlah aspek hukum yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa. Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Materi tersebut juga menitikberatkan pada upaya mitigasi risiko pidana agar aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Usai pemaparan materi, Plh. Sekda Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha, secara resmi menutup kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam arahannya, ia meminta seluruh peserta, khususnya kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kepala urusan (Kaur) keuangan, agar tidak sekadar mengikuti sosialisasi secara formalitas, tetapi benar-benar memahami dan menerapkan setiap materi serta arahan yang telah disampaikan.
Menurutnya, pengetahuan mengenai aturan hukum harus menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari anggaran negara.
Selain menekankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, Amsarno juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan keseriusan pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban anggaran.
Ia secara khusus mendorong seluruh pemerintah desa agar segera melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Begitu pula dengan pemenuhan panggilan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pemeriksaan, termasuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai permintaan tim pemeriksa.
Penegasan tersebut menjadi perhatian penting bagi aparatur desa agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Plh. Sekda mengingatkan seluruh jajaran pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, benar, serta penuh integritas. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan tertib dan memberikan pelayanan serta kesan positif kepada masyarakat.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri para camat, kepala desa, Ketua BPD, serta Kaur keuangan dari berbagai desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Nias Selatan berharap seluruh aparatur pemerintahan desa semakin memahami aspek hukum, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
Pada akhirnya, sosialisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan desa agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun negara.
(Red)









.jpg)

