Bertempat di Aula Pojok Pemilu Bawaslu Kota Kerang, kunjungan itu disambut hangat oleh Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH), Nazmi Hidayat S, didampingi Koordiv. Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Senggketa (PPPS), Amri, SH dan Koordinator Sekretariat Indah Sari Lubis, SE., MM, beserta jajaran staf sekretariat, Jum'at (27/02/2026).
Dalam arahannya, Suhadi menekankan pentingnya tindak lanjut hasil rapat evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian penting dari upaya menjaga akurasi dan validitas data pemilih secara berkesinambungan sembari menegaskan bahwa evaluasi PDPB tidak hanya bersifat administratif, namun harus menjadi dasar perbaikan sistem pengawasan data pemilih melalui koordinasi aktif dengan para pemangku kepentingan, penguatan dokumentasi hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi yang terukur dan tepat sasaran.
"Sesuai implementasi Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, perlu kita pahami bersama bahwa masa non-tahapan bukanlah masa tanpa kerja, melainkan momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kapasitas SDM pengawas, serta membangun komunikasi publik yang efektif guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas", jelas Suhadi.
Terkait program Ngabuburit Pengawasan oleh Bawaslu RI, Suhadi juga mendorong agar giat tersebut dikemas secara edukatif dan partisipatif selama Bulan Ramadhan 1447 H oleh Kabupaten / Kota masing-masing dengan melibatkan unsur pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas lokal mengingat Ngabuburit Pengawasan dapat menjadi ruang dialog santai namun substantif dalam menyampaikan pesan-pesan pengawasan dan nilai-nilai demokrasi.
"Selain itu, ada beberapa program penting, yakni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang nantinya akan dilaksanakan di setiap Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing secara luring. Sebab program unggulan tersebut diyakini mampu meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat sebagai pengawas partisipatif, sehingga pengawasan Pemilu tidak hanya bertumpu pada penyelenggara, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat", jelas Koordiv Pencegahan, Parmas Bawaslu Sumut.
Dalam kesempatan itu, sembari mengahturkan terimakasih atas kunjungan Pimpinan Bawaslu Sumut, Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH) Nazmi Hidayat S, melaporkan bahwa pihaknya beserta jajaran sudah melakukan langkah-langkah strategis guna pengawasan pemutakhiran data yang sebentar lagi memasuki tahap triwulan pertama.
Nazmi yang kerap di sapa Bung Naz Sinaga itu juga menambahkan, bahwa Bawaslu Kota Tanjungbalai sudah melaksanakan giat Konsolidasi Demokrasi sesuai intruksi Bawaslu RI dengan memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana untuk bersilaturahmi dan berdiskusi kepada masyarakat hingga akar rumput.
Selain itu, Nazmi beserta jajaran staf HPPH juga menyampaikan beberapa program Bawaslu Tanjungbalai yang selaras dengan Ngabuburit Pengawasan, diantaranya adalah Safari Pengawasan dengan memanfaatkan rumah ibadah / masjid /musholla untuk menjalin silaturahmi penguatan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat diberbagai titik strategis sembari memberikan pesan pesan pengawasan, pengawasan partisipatif serta sebagai implementasi dari Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan serta program Ngabuburit Pengawasan.
"Melalui Safari Pengawasan tersebut, kami berharap pesan-pesan pengawasan partisipatif dapat tersampaikan secara lebih luas, membangun kesadaran kolektif masyarakat, serta memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Tanjungbalai." Jelas Bung Naz Sinaga
Kunjungan yang berlangsung menjadi bagian penting dari upaya mempererat sinergi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam memperkuat fungsi pencegahan serta membangun pengawasan partisipatif yang berkelanjutan demi terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dimasa mendatang.
(Nia).
