Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terkait kesulitan nelayan dalam memperoleh akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, yang merupakan kebutuhan vital bagi nelayan guna mengoperasikan kapal dilaut untuk menangkap ikan.
Kegiatan pengamanan aksi yang dilakukan oleh Polres Rohil dipimpin Kabag Ops Kompol Afrizal, dengan kekuatan beberapa personel dengan pengamanan terbuka, tertutup, negosiator, rolakir, dan pendukung lainnya sebanyak 88 personel.
Massa aksi yang berjumlah lebih kurang 100 orang dengan ketua koordinator aksi Rahman, saat menggelar aksi membawa kendaraan roda dua dan roda empat serta beberapa spanduk bertuliskan tuntutan aksi.
Dalam aksinya, massa menyampaikan aspirasi dan diterima langsung oleh jajaran DPRD Rokan Hilir, perwakilan Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, PT. SPRH, dan pihak SPBU.
Tuntutan utama mereka adalah agar Pemerintah segera memenuhi kebutuhan BBM solar subsidi sebesar ±16 ton per hari bagi kebutuhan nelayan, karena selama ini pasokan Minyak sangat terbatas yang diakibatkan permasalahan distribusi dan dugaan adanya praktik mafia minyak.
Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhonny Charles, BBA., MBA saat hadir di lokasi aksi, juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan massa agar mendengar langsung anspirasi yang disuarakan.
Beliau menegaskan komitmennya untuk segera mencari solusi, termasuk rencana pemberian tambahan modal sekitar ± Rp 422 juta ke BUMD PT. SPRH guna mendukung pembelian 64 ton solar.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina, Polda Riau, dan Kejaksaan untuk mencari solusi terbaik, guna pengoperasian kembali SPBU yang sempat terhenti.
Musyawarah yang dilakukan di ruang rapat DPRD menghasilkan beberapa point' kesepakatan penting di antaranya, Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati berkomitmen mengalokasikan dana Rp 422.697.928 khusus untuk pembelian solar sebanyak 64 ton.
Pendistribusian solar akan diprioritaskan untuk nelayan sebesar ±16 ton/hari, dan umum 4 ton/hari, dengan cara melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi praktik percaloan.
Pihak SPBU juga diminta untuk memastikan pendistribusi dapat berjalan lancar dengan menggunakan dua nozel/pompa yang telah tersedia.
Seluruh rekomendasi nelayan akan diperiksa ulang oleh Dinas Perikanan agar tepat sasaran. Serta Pengawasan distribusi dan manajemen keuangan akan dikawal langsung oleh Wakil Bupati, Disperindagsar, dan Bagian Ekonomi.
Aksi unjuk rasa damai ini berlangsung aman, tertib, dan berakhir sekitar pukul 15.50 WIB. Situasi wilayah tetap terkendali berkat pengamanan dan komunikasi aktif antara pihak kepolisian, pemerintah, serta perwakilan nelayan.
(Jekson,SH)
