Dengan memimpin rapat terbatas bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, dan Kepala desa di wilayah terdampak Bupati bahas langkah cepat dan Strategi. Dilaksanakan di Mess Bupati Rohil Bagan siapi-api pada Kamis (24/8/2025)
Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengantisipasi potensi meluasnya Karhutla yang kini telah menjadi isu nasional bahkan lintas negara.
Dalam forum-forum tingkat tinggi yang dihadiri pejabat kementerian dan unsur Forkopimda, nama Rokan Hilir disebut secara konsisten sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan Karhutla yang signifikan. Hal ini, menurut Bupati, merupakan peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.
“Dalam setiap rapat yang melibatkan Menteri, Pangdam, dan unsur Forkopimda, hampir 70 persen pembahasan menyebutkan nama Rohil. Ini tentu menjadi sorotan serius. Kita harus malu kalau terus menjadi bahan pembicaraan negatif,” ungkap Bupati dalam forum tersebut.
Bupati juga mengungkapkan, dalam kunjungannya bersama Menteri Lingkungan Hidup ke salah satu titik Karhutla seluas kurang lebih 200 hektar, ditemukan kondisi lahan yang telah hangus terbakar, dengan sisa-sisa bara api yang hanya memerlukan tahap pendinginan.
Bahkan, dampak asap dari Karhutla tersebut telah mencapai negara-negara tetangga seperti Malaysia.
“Kami berdiskusi langsung dengan Menteri. Dan disarankan agar seluruh OPD segera bersinergi dalam menangani kebakaran ini. Ini bukan lagi masalah lokal, tetapi telah menjadi persoalan negara,” tegasnya.
Lanjut Bupati, Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk segera mengajukan kebutuhan penanggulangan Karhutla, yang nantinya akan didukung melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, Pemkab Rohil diminta untuk melakukan asesmen kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan pengadaan alat berat seperti ekskavator atau sarana lainnya guna mencegah perluasan Karhutla di wilayah Rokan Hilir.
Sebagai bentuk instruksi langsung kepada jajaran pemerintahan daerah, Bupati menyampaikan sepuluh arahan utama:
1. Penetapan Status Tanggap Darurat, Segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang signifikan, dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG
2. Pembentukan Satgas dan Posko, Membentuk serta mengaktifkan Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla dan Pos Komando (Posko Satgas) di tingkat daerah.
3. Deteksi Dini dan Respons Cepat, Melakukan deteksi dini titik panas (hotspot), pengecekan langsung ke lapangan (groundchecking), serta penanganan secara cepat dan tepat.
4. Instruksi kepada Camat dan Kepala Desa, Memerintahkan jajaran pemerintah desa untuk melakukan patroli rutin dan memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat dusun dan RT/RW agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
5. Kesiapsiagaan SDM dan Sarpras, Menyiagakan seluruh sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta menyiapkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
6. Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak, Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, TNI, POLRI, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, media massa, dan relawan.
7. Rewetting Lahan Gambut, Melakukan pembasahan lahan gambut secara berkala guna mencegah penyebaran api.
8. Kampanye Tanpa Bakar, Menggiatkan kampanye pembukaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
9. Kesiapan Peralatan, Mempersiapkan dan memastikan fungsi seluruh peralatan penanggulangan, seperti sekat kanal, pompa, selang, kendaraan operasional, embung, menara pantau, dan sarana pendukung lainnya.
10. Pemadaman Dini, Melakukan pemadaman sedini mungkin untuk mencegah meluasnya kebakaran ke area yang lebih luas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua kabupaten di Provinsi Riau yang terdampak cukup luas oleh Karhutla, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
Namun, kondisi di Rokan Hilir menjadi perhatian utama karena tingginya intensitas titik api serta karakteristik lahan gambut yang terbakar dan sulit dipadamkan, terutama di kawasan perkebunan kelapa sawit.
“Bahkan di media sosial negara tetangga, kita telah mendapat sorotan negatif. Ada yang menyebut Indonesia sebagai eksportir asap. Jika sampai Perdana Menteri Malaysia menyampaikan langsung kepada Presiden, ini tentu mencoreng nama baik kita,” jelas Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup telah memberikan arahan untuk membentuk pasukan pemadam yang bersifat permanen. Saat ini, kekuatan yang telah diterjunkan di lapangan terdiri dari 358 personel Polri, 156 anggota TNI, dan akan ditambah 170 personel dari unsur Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Untuk mengantisipasi Kebakaran yang lebih luas lagi, Pemerintah Provinsi Riau secara resmi telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025 mendatang.
(Peni.y)
