Hal ini terungkap berdasarkan surat yang di dapat oleh wartawan, dimana dalam surat tersebut ratusan warga setempat menandatangani dukungan surat laporan yang telah di kirim ke pihak inspektorat dan polres Tanggamus yang dalam hal ini di kordinator oleh mantan sekdes pekon Merbau sebagai perwakilan masyarakat Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten setempat.
Dalam isi laporan tersebut bahwa masyarakat Pekon Marbau melaporkan beberapa poin kegiatan yang jelas-jelas tidak sesuai juklak juknis terkait pengelolaan DD tahun 2023 -2024 yang dilakukan oleh kakon Merbau.
Kemudian lanjut Roli selain masalah Karang Taruna program Jambanisasi yang bernilai kurang lebih Rp 83.000.000,juga diduga tidak direalisasikan,lalu program Pembangunan Rabat Beton dengan volume 3M X 250 m yang terletak di Dusun 2 Margasari di borong kan sebesar Rp 10.000.000,.
"Nah,untuk program pengerasan usaha Tani dengan volume 2 M X 200 m yang terletak di Dusun 1 Marbau di borong kan sebesar Rp 4.500.000,di tambah lagi ada program pengadaan umbul umbul dengan nilai sebesar Rp 60.000.000,ini diduga fiktif,"kata Roli kepada wartawan belum lama ini.
Senada di ucapkan oleh narasumber lainya Lia udin selaku mantan Sekdes pekon Merbau juga membenarkan bahwa dirinya sebagai wakil masyarakat telah melayangkan surat laporan tersebut dan menjelaskan bahwa beberapa poin laporan tersebut seperti pengerjaan rabat beton di Dusun 2 margasari bermasalah lataran di borong kan kepada masyarakat sebesar 10 juta.
"Nah tehnisnya yang salah karna berdasarkan keterangan kepala Dusun nya kepada masyarakat saat itu jalan di lokasi itu mau di bangun dan di anggarkan dana Rp 110 juta yang 100 untuk membangun jalan yang 10 juta untuk upah.
"Kenapa masyarakat mengerjakannya karena masyarakat ini buruh uang itu untuk membangun masjid maka di terima lah tawaran itu, masyarakat tidak tau kalau dalam pengerjaan pembangunan fisik itu dalam pengerjaannya di upah harian sesuai HOK jadi singkatnya masyarakat ini di bohongi oleh Kepala Pekon kami terkait upah,"jelasnya.
Selain itu poin kegiatan lain yang di laporkan kata Lia Udin terkait Jambanisasi yang di anggarkan sebesar 83 juta lebih itu tidak sesuai karna sepengetahuan tidak di bangunkan semua cuma ada beberapa biji saja.
"Jadi dasar ini lah kami dari masyarakat Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat melaporkan kakon Rohadi ke pihak inspektorat dan Polres Tanggamus kita berharap agar laporan ini segera di tindak lanjuti ,"tegasnya.
Sementara itu Rohadi selaku Kepala Pekon Merbau saat dikuti di media online Merpatinusantaranews mengakui bahwasanya dalam pengerjaan jalan usaha tani dan rabat beton pada tahun 2024 lalu di borong kan dengan masyarakat.
Dia menjelaskan bahwa terkait anggaran operasional Karang Taruna itu pihaknya hanya memenuhi kuota,apa ya untuk mencapai unspam karena ada apalah itu bahasa nya sebab kami tidak mencapai 100% saya juga sudah konsultasi dengan pihak Kecamatan dan Dinas PMD terkait anggaran operasional Karang taruna yang tidak terealisasi itu, Kami tidak menganggarkan cuma di SPJ tertera makanya saya juga bingung, kenapa tidak saya realisasikan ya duitnya GK ada.
Kemudian lanjut dia terkait jambanisasi 2024 seluruh nya 65 dan anggaran nya kurang lebih sekitar 83 juta semua sudah terealisasi,Lalu terkait pembangunan jalan usaha tani itu bukan di gotong royong kan sebab jika gotong royong pasti tidak di kasih duit, tapi itu saya kasih duit sebesar 4,5 juta untuk seluruh upah pekerja itu, terus yang rabat beton itu jelas saya borong kan uang upahnya masuk masjid saya borong sebesar 10 juta terus untuk volume panjangnya 253m” jelas kakon,
(Tim)
