Prosesi pelantikan di laksanakan di ruang Siger Sekretariat Daerah Kabupaten , turut di hadiri Wakil Bupati Romli, S.kom. SH.MH.,serta Sekretaris Daerah Drs.H. Lekok, M.M .
Pelantikan ini bagian dari upaya strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat struktur Birokrasi dan meningkatkan kinerja perangkat daerah guna mempercepat target pembangunan daerah. selain itu pelantikan ini menjadi bentuk bagian dari penyegaran di tubuh Birokrasi dan penguatan pelayanan publik.
Dalam sambutan nya Bupati menekankan bahwa jabatan yg di terima merupakan amanah besar dari negara dan masyarakat, yang di laksanakan dengan rasa tanggung jawab, integritas, dedikasi.
Saya minta kepada pejabat yang di lantik untuk bisa segera bekerja, membangun kerja tim yang solid, serta mendukung penuh program pembangunan daerah, tunjukan loyalitas, inovasi,dan nilai etos kerja yang tinggi, demi kemajuan Lamung utara ." tegas nya.
Daftar 17 pejabat pimpinan Tinggi yang di lantik .. ;
1.Kadaryah -- Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BKSDA).
2.Badirun Ali -- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP)
3.Hendri -- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(PP & KB).
4.Erwin syaputra-- kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencans Daerah(BPBD).
5.Sani Lumi-- Kepala Dinas Perikanan.
6.M.Soleh -- Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
7.Mas Pardan -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
8.Mikael Saragih -- Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
9.Imam Hanafi-- Kepala Dinas Sosial.
10.Mankodri -Staf Ahli Bidang Emerintahan, Hukum dan Politik.
11.Rina Prawitarini -- Asisten III Administrasi Umum.
12.Martahan Samosir -- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
13.Fadli achmad -- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
14.Khairul Anwar -- Kepala Dinas Pemadam Kebajaran dan Penyelamsatan
15.Tin Rosina -- Kepala Dinas PPPA.
16.Nozi Efialis -- Kepala Dinas Staf Ahli Bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan.
17.Muzairin Daud -- Kepala Dinas Ketahan Pangan.
Landasan aturan pelantikan tahun 2025,Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di lakukan sesuai ketentuan sebagai berikut :
UU no.5 tahun 2014 tentang ASN,PP no.11 Tahun 217 jo, PP No. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS, Permendagri No. 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, Surat Keputusan Bupati sebagai dasar hukum pelantikan.
Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN)dan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Dengan pelantikan ini , pemerintah Kabupaten Lampung Utara terbentuknya jajaran pejabat yang kompeten, adaptif, dan siap mendukung agenda reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang lebih optimal, Ke 17 pejabat yang di lantik fi harapkan segera tancap gas untuk bekerja, membawa semangat baru bagi kemajuan Lampung Utara.
"(ir.Ham)
